MENGENAL SEJARAH DAN PERJUANGAN PGRI

A.    Situasi Pemerintah Kabinet Republik Indonesia I , II, -1945 
      Bentuk pemerintahan adalah kabinet Presidentil, dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Di masa ini Jepang masih berkuasa dan para pemuda mengadakan perlawanan d iberbagai daerah. Kabinet ini tidak bertahan lama diganti cabinet Parlementer, dipimpin tokoh-tokoh masyumi, partai social dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai.Tanggal 4 September 1945 di lapangan Ikada Jakarta diadakan rapat raksasa menyambut proklamasi. Kemudian BKR menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan bendera merah putih di Surabaya. Pada 14 Oktober 1945 pasukan Jepang Kideo Butai di Semarang berontak dan mengadakan terror. Kemudian disusul pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara sekutu diserang di Surabaya diikuti oleh tentara NICA-Belanda, mendapat perlawanan gigih yang dipimpin Bung Tomo.

B.    Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945

1.    Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Semangat proklamsasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan kongres PGRI I di Surakarta tanggal 23-25 November 1945 di gedung Sonoharsono (SMPN 3 Surakarta). Dari kongres itu lahirlah PGRI yangb merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru seluruh Indonesia.

2.    Organisasi  PGRI bersifat:

a.    Unitaristik,

b.    Independen,

c.    Non partai politik

Tujuan PGRI untuk mengisi kemerdekaan: 1. Mempertahankan dan menyempurnakan RI, 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

C.   Pertumbuhan Organisasi PGRI

Dalam masa kelahiran pelaksanaan kongres I menghasilkan susunan pengurus besar PGRI namun selam beberapa bulan terjadi pengunduran diri ketua 1 yaitu Rh. Koesnan, karena diangkat menjadi pamong praja mangku negara Surakarta.

Sesudah kongres I PGRI mulai menyusun organisasinya dan meluaskan pengaruhnya ke segenap penjuru tanah air. Namun ganguan jalannya organisasi tetap ada dikarenakan daerah-daerah lain tidak luput dari blockade Belanda. Pada tanggal 21-23 Desember 1946, PB PGRI mengadakan kongres II di Surakarta. Setelah dibentuk kepengurusan selang beberapa bulan Rh. Koesnan mengundurkan diri dikarenakan diangkat menjadi menteri perburuhan dan social dalam kabinet Moh. Hatta.

Pada reseosi siding kongres II, ketua 1 Rh. Koesnan dalam pidatonya me untut kepada pemerintahan antara lain:

1.      Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan social.

2.      Gaji guru supaya tidak terhenti di dalam satu kolona.

3.      Diadakannya UU pokok pendidikan dan UU pokok perburuhan.

Hasi tuntutan PGRI oleh pemerintah diperhatikan, buktinya Rh. Koesnan diangkat menjadi panitia gaji pemerintah dan departemen keuangan, kemudian Rh. Koesnan dan A. Zahri diangkat menjadi anggota KNIP-Pleno.

D.   Periode Tahun 1945-1950

Pada tahun ini perjuangan PGRI dititik beratkan melawan NICA-Belanda guna menyelamatkan perang kemerdekaan. Dalam usaha meningkatkan pendidikan dimulai dengan peralihan pendidikan yang bersifat kolonial  ke pendidikan nasional.pada tahun 1948 PGRI mulai menerbitkan majalah GURU SASANA, yang kemudian diganti majalah SUARA GURU sampai sekarang. Dalam hubungannya dengan luar negeri, mulai 1948 dirintis menjalin kerjasama/ hubungan dengan National Education Association (NEA). PGRI juga mendapat undangan kongres WCOT P (World Confideration of Organization of the Teaching Profession)  yang kedua di London pada bulan Juli 1948.

Akhirnya Belanda mulai tanggal 1 Januari 1950 mengakui kedaulatan RI dan sejak itulah organisasi PGRI mulai ditata kembali organisasinya. Persatuan Guru Indonesia (PGI) di Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dapat disatukan bergabung dengan PGRI. Pada tahun 1950 terjadi 2 kongres PGRI yaitu kongres IV di Yogyakarta (Februari 1950) dan yang kedua kongres V (Desember 1950) di Bandung dalam usaha penataan kembali organisasi. Tahun 1950 merupakan tahun persatuan karena akhirnya kongres itu membuat suatu “maklumat persatuan”.  

E.    Periode Tahun 1950-1959

Tahun 1950-1959 merupakan tahun perkembangan organisasi PGRI pada segi kemerdekaan dalam perjuangan dengan hasil yang memuaskan. Mulanya PGRI sebagai Serikat Sekerja (SB/ SS) masuk ke dalam anggota SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Dan pada tanggal 20 September 1948 PGRI menyatakan mengundurkan diri karena PGRI dasarnya non parpol dan berdasar Pancasila. Dan setelah itu Pgri masuk Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) yang pada waktu itu merupakan saingan SOBSI.

Di tahun 1950-1959 PGRI mengalami masa Demokrasi Liberal dan pelaksanaan kongres PGRI VI berlangsung tanggal 26-28 Februari 1950 di Yogyakarta sebagai ibukota RI. Dalam kongres ini dihadiri 15.000 anggota dari 76 cabang, sedangkan untuk kongres PGRI V di Bandung pada Desember 1950, PGRI telah memiliki 301 cabang dan 39.000 anggota.

1.    Kongres PGRI VI di Malang (24-30 November 1952)

Kongres di Malang tercatat 483 cabang dengan jumlah anggota 75.149 orang. Pada kali ini mereka membahas masalah konsolidasi organisasi, perburuhan dan pendidikan. Dalam kongres PGRI VI di Malang tercipta Mars PGRI oleh Basuki Endropranoto. Isi lagu ini mendorong kaum guru semuanya, membangun rakyat dari kegelapan, sebagai penyuluh dan pembimbing bangsa, insyaf akan kewajibannya, mendidik dan mengajar para putra-putri bangsa, membangun jiwa sebagai kekuatan Negara.

2.    Kongres PGRI VII di Semarang (24 November-1 Desember 1954)

Pelaksanaan kongres PGRI di Semarang yang hadir melebihi pada waktu kongres VI di Malang. Kongres ini dihadiri 639 orang utusan dari 351 cabang mewakili 1581 suara dalam organisasi. Kongres di Semarang ini juga pertama kali didatangi oleh tamu utusan dari organisasi:

-          Maria Marchant

-          Fan Chang dan Shen Pei Yung

-          Marcelino Bautista

-          Jung Singh 

3.    Hubungan PGRI dengan Organisasi Pendidikan

Tanggal 27 Maret 1955 di Yogyakarta, PB PGRI Jakarta mengirimkan wakilnya menghadiri diskusi “Demoralisasi dan Pelajar”.

Dan dalam kongres Himpunan Mahasiswa B-I/ B-II yang diadakan tanggal 16-18 April 1956 di Surakarta, utusan PB telah berhasil meyakinkan kongres dalam memperkuat tuntutan PGRI.

Kongres VI SPS ( Serikat Pengusaha Surat kabar) pada Juli 1956 di Malang, mengundang PGRI untuk membahas masalah lektur porno. Kongres menerima usul PGRI, tentang pengaruh buruk film, iklan porno  terhadap masyarakat.

F.    Periode Tahun 1959-1962

Pada tahun itu PGRI masih merupakan tahun pemekaran, akan tetapi sudah mulai dibayangi oleh momok “perpisahan” sebagai akibat pengaruh golongan-golongan politik dari luar. Pada waktu itu tidak dapat dielakan lagi, bahwa keanggotaan PGRI terdiri dari orang-orang yang mengikuti aliran politikdiluar PGRI. Misalnya, menjadi anggota PNI, NU, dan PKI. Memang kita menyadari bahwa antara tahun 1950-1959 usaha-usah dan perjuangan PGRI benar-benar dapat disaksikan dan dirasakan secara menonjol manfaatnya oleh guru-guru anggotanya dan masyarakat umumnya. Organisasi guru-guru, benar-benar dinilai tinggi dan diperhitungakan, kadang-kadang secara politik.

Demikian pula berkembangnya sekolah-sekolah PGRI di daerah-daerah yang kebanyakan akhirnya beralih menjadi sekolah negri terutama SMP-SMP di daerah.                 

                                                                   

G.    Periode Tahun 1962-1965

1.    Kasak-kusuk PKI

Sebenarnya kegiatan PGRI sampai dengan tahun 1962 sudah tampak kemajuan dan usaha serta perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pada PGRI. Namun, situasinya tetap bagus karena ada campur tangan dari luar masuk ke tubuh PGRI. Sejak tahun 1953 sudah tampak PKI mulai mengadakan kasak-kusuk di dalam tubuh PGRI termasuk sejak pencalonan Soedjono sebagai ketua umum PGRI dan sementara golongan politik, terutama dari golongan komunis. Kegiatan mereka tampak pada waktu diadakannya pendidikan kader PGRI, selalu berusaha untyk memperkuat posisinya melalui rencana perubahan struktur organisasi.

2.    PGRI non vaksentral/ PK lahir

Periode tahun 1962-1965 merupakan masa yang pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpisahan di dalam tubuh PGRI bukan untuk kepentingan profesi guru melainkan adanya ambisi politik dari luar.

Perpecahan ini bersifat prinsip bagi dunia pendidikan, karena lebih jauh lagi menyangkut keselamatan kita-kita proklamasi NKRI 17 Agustus 1945, serta generasi baru yaitu:

-          menimbulkan perpecahan diantara guru-guru.

-          Mengancam keselamatan pancasila dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

-          Menyelenggarakan “Hari Krida” tiap hari sabtu.

H.   Periode Tahun 1966-1972

Periode masa ini merupakan perjuangan menegakkan Orba, masa konsolidasi dan penataan kembali organisasi, pengalaman, dsb. Hal ini dapat ditempuh dengan kaderisasi dan menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam scope progam “strategi” pembangunan secara integral bertahap. Yang dimaksud dengan misi PGRI, yaitu:

-          ideologi pancasila 

-          persatuan dan kesatuan

-          profesionalisme

-          kesejahteraan

-          pelayanan dan pengabdian

I.      PGRI Menghadapi Ekspansi dan Rongrongan

1.      PKI Mempersiapkan Kelompok-Kelompok dan Gerakan G 30 S/ PKI

2.      Kesaktian Pancasila dan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

a.       Kesaktian Pancasila

b.      Tritura

Pada tanggal 25 Oktober 1965 Universitas Indonesia menjadi “markas besar” dan dibentuklah kesatuan aksi mahasiswa yaitu, pusat kekuatan atau kegiatan mahasiswa.

Dan pada tanggal 10 Januari 1966 berkumpulah ribuan mahasiswa di depan Universitas Indonesia mengadakan rapat umum di bawah panji-panji KAMI. Mereka mengumandangkan “Tritura”, bunyinya:

1)    Bubarkan PKI

2)    Retool cabinet Dwikora

3)    Turunkan harga sandang pangan

Pada tanggal 24 Februari 1966 kbinet Dwikora yang dilantik oleh presiden, mendapat tanggapan demonstrasi dari mahasiswa, untuk memboikot pelantikan menteri-menterikabinet baru. Demonstrasi itu mendapat tanggapan sengit. Hingga akhirnya mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman gugur sebagai pahlawan Ampera.

Tanggal 4 Maret 1966 para mahasiswa membentuk resimen Arif Rahmat guna melanjutkan cita-cita KAMI. Dibentuk pula KAPPI, yang terjun ke jalan-jalan melanjutkan perjuangan KAMI. 

3.      Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966

Kewibawaan Presiden Soekarno sudah sangat merosot semenjak presiden tidak mau bertindak terhadap PKI. Tanggal 11 Maret 1966 diadakan siding kabinet Dwikora yang akan disempurnakan.

Setelah selesai sidang kabinet tanggal 1 Maret 1966 ditutup 3 perwira tinggi. Setelah berunding dan minta ijin dari Letjen Soeharno, mereka menyusul presiden ke istana Bogor.

Di istana Bogor ketiga perwira tinggi diterima oleh Bung Karno. Dalam pertemuan itu ketiganya mengusulkan agar Angkatan Darat di bawah pimpinan Letjen Soeharto diberi kepercayaan untuk mengatasi keadaan yang tak menentu. Presiden Soekarno didampingi Dr. Subandrio, Chaerul Saleh, dan Brigjen Sabur berunding, setelah diskusi agak lama akhirnya Bung Karno setuju menandatangani “surat perintah”.

Dengan adanya surat perintah 11 Maret 1966, maka Letjen Soeharto dengan tegas bertindak pada tanggal 12 Maret 1966, atas nama Presiden:

-          Membubarkan Partai Komunis Indonesia

-          Menyatakan PKI sebagai partai terlarang

4.      Usaha PGRI Menghadapi Progam Pemerintah Memberantas “ Tiga Buta”

Surat perintah 11 Maret 1966 membuka babak baru dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masa pergolakan ini tidak sedikit guru-guru yang menjadi korban perjuangan tegaknya keadilan dan kebenaran.

Suatu prestasi gemilang adalah terciptanya stabilitas keamanan/ hankam dan social politik. Guru selalu tampil di medan yang paling depan sebagai tutor, penatar, dsb. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa tanda jasa. Sehingga guru mendapat gelar sebagai “ Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”.

Dalam memberantas 3 buta melalui kelompok belajar (Kejar) paket A, guru-guru sebagai tutor membimbing masyarakat untuk belajar menulis, membaca, berhitung, berbahasa Indonesia. Di samping itu mereka diberi keterampilan menjahit, pengetahuan memasak.

Setelah progam tersebut berhasil maka pemerintah mengadakan progam wajib belajar 9 tahun, artinya masyarakat berpindah setingkat Sekolah Dasar , kemudian ditingkatkan lagi setara SMP (SLTP), maka muncul progam kejar paket B.